Tugas : Individu
MK : Administrasi Rumah Sakit & Puskesmas
Tugas : I
DESKRIPSI TENTANG
PELAYANAN PUSKESMAS
DISUSUN OLEH:
MAWAR
010.061.158
A.K.K
FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS VETERAN
REPUBLIK INDONESIA
MAKASSAR
2012
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat
sehingga penulis dapat menyelesaikan Deskripsi ini tepat pada waktunya. Salam
dan salawat tak lupa kami haturkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad
saw yang telah telah memberikan pencerahan ilmu pengetahuan di muka bumi ini.
Makalah
ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah “Administrasi Rumah Sakit &
Puskesmas. ” dimana dalam Deskripsi ini tersaji materi tentang Konsep
Pelayanan Puskesmas yang diharapkan
dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang Konsep
Pelayanan Puskesmas tersebut.
Ucapan
terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu sampai
terselesainya Deskripsi ini. Semoga amal kebaikannya mendapat balasan dari
Allah SWT. Amin
Kami
sadar dengan hadirnya Deskripsi ini merupakan keterbatasan pengetahuan yang
kami miliki sehingga kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan.
Makassar, Desember 2011
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
KATA
PENGANTAR.........................................................................i
DAFTAR
ISI......................................................................................ii
BAB
I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang.......................................................................1
B.
Rumusan Masalah...................................................................2
C.
Tujuan....................................................................................2
D.
Manfaat..................................................................................2
BAB
II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori........................................................................3
B. Konsep Puskesmas..................................................................16
BAB
III METODE PENELITIAN
A.
Waktu dan Lokasi Penelitian....................................................19
B.
Tipe dan Dasar Penelitian.........................................................19
C.
Unit Analisis............................................................................19
D.
Populasi dan Sampel................................................................19
E.
Defenisi Operasional.................................................................19
F.
Operasionalisasi Konsep...........................................................20
G.
Instrumen Pengumpulan Data....................................................20
H.
Jenis dan Sumber Data.............................................................21
I.
Teknik Analisis Data.................................................................21
BAB
IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A.
Sejarah Puskesmas Batua.........................................................22
B.
Gambaran Umum Lokasi..........................................................22
C.
Batas-batas Wilayah Kerja Puskesmas Batua............................22
D.
Keadaan Demografis................................................................23
BAB
V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.
Karakteristik Responden......................................................... 24
B.
Pembahasan Analisis Kinerja Pelayanan Publik.........................25
BAB
VI PENUTUP
A. Kesimpulan...............................................................................28
B. Saran........................................................................................28
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan
tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di
pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik
berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa.
Salah satu bentuk
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan
kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta
dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu
bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal”.
Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam
masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaaan
tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu,
nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana
diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi.
Adapaun proses pelayanan
kesehatan dan kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan
yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai Pengobatan),
pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan dan
obat-obatan. Kinerja pelayanan menyangkut hasil pekerjaan, kecepatan kerja,
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan pelanngan, dan ketepatan waktu
dalam menyelesaikan pekerjaan.
Pemerintah telah berusaha
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dengan mendirikan Rumah
Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di seluruh wilayah Indonesia.
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja
tertentu. Puskesmas berfungsi sebagai :
1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan .
2. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
Pusat Kesehatan Masyarakat
(PUSKESMAS) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Puskesmas
dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu yang memuaskan bagi pasiennya
sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakatnya.
Rendahnya kinerja pelayanan
akan membangun citra buruk pada Puskesmas, dimana pasien yang merasa tidak puas
akan menceritakan kepada rekan-rekannya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi
kinerja pelayanan yang diberikan akan menjadi nilai plus bagi Puskesmas, dalam
hal ini pasien akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas.
Puskesmas
Batua adalah salah satu Puskesmas pemerintah di Kota Makassar. Dan untuk
mecapai derajat kesehatan yang optimal yang memuaskan bagi pasien melalui upaya
kesehatan perlu adanya pelayanan yang baik yang diberikan oleh pegawai oleh
sebab itu dituntut kinerja yang tinggi dari pegawai.
B.
Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang di atas,
maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana Kinerja
Pelayanan Puskesmas Batua dilihat dari segi Kuantitas, Kualitas, dan Ketepatan
Waktu.
C.
Tujuan
Sesuai dengan pokok permasalahan yang
ada, tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kinerja pelayanan
Puskesmas Batua Makassar, baik dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan
waktu penyelesaian pekerjaan.
D.
Manfaat
Manfaat dalam penelitian ini mengarah
kepada aspek berikut :
1. Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi bagi civitas akademik mengenai tingkat kinerja pelayanan
pada Puskesmas Batua Makassar.
2. Praktis
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat
untuk memberikan masukan kepada pelayan publik dalam hal ini pihak manajemen
organisasi atau perusahaan tentang pandangan masyarakat terhadap kinerja
pelayanan selama ini sehingga pelayan publik dapat memperbaiki atau
meningkatkan kinerja pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.
BAB
II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
a.
Konsep Analisis
Pengertian analisis dalam
kamus Bahasa Indonesia (1990 : 32) adalah : Penyelidikan terhadap suatu
peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab)
dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian
yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.
The Liang Gie (1989 : 26)
mengemukakan pengertian analisis sebagai berikut : Analisis adalah segenap rangkaian perubahan
pikiran yang menelaah sesuatu secara mendalam terutama mempelajari
bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri- ciri masing–masing
bagian, hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat
itu.
Di bidang Administrasi
analisis yang dilakukan itu tergolong dalam pengertian logical analysis
(analisis dengan pikiran menurut logika) untuk dibedakan dengan analisis dalam
ilmu alam atau kimia (physycal atau chemical analysis).
Selanjutnya Komaruddin (1994
: 31) mengemukakan pengertian analisis sebagai berkut : Analisis adalah
kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen,
sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan
fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan.
Dari pengertian di atas, maka analisis menyangkut beberapa unsur
pokok antara lain sebagai berikut :
1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan
yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga
apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat
terhadap sebuah objek kajian.
Menurut Handoko (2000 : 24) analisis secara sistematik adalah
mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi tentang sesuatu
pekerjaan-pekerjaan.
b.
Konsep Kinerja
Secara etimologi, kata
kinerja berarti suatu yang hendak dicapai, prestasi yang diperlihatkan,
kemampuan kerja. Dalam Dictionary Contemporary English Indonesia, istilah
kinerja digunakan bila seseorang menjalankan suatu proses dengan terampil
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.
Adapun pengertian kinerja
secara formal menurut yulia (1997 :72) yaitu Kualitas dan kuantitas dari
pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan individu, kelompok, maupun
organisasi. Kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan
orang-orang yag ada dalam organisasi tersebut.
Kinerja dapat dilihat dari
berbagai sudut pandang tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi
misalnya untuk profit ataukah untuk customer satisfaction, dan juga tergantung
pada bentuk organisasi itu sendiri (misalnya organisasi publik, swasta, bisnis,
sosial dan keagamaan).
Samsudin (2005:159)
menyebutkan bahwa: Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai
seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan
batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
organisasi/perusahaan.
Sementara menurut
Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dari performance
yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk
kerja atau penampilan kerja”.
Menurut Gomes (1999 :
159-160), kinerja sering dihubungkan dengan tingkat produktivitas yang
menunjukkan resiko input dan output dalam organisasi. Kinerja bahkan dapat
dilihat dari sudut performansi dengan memberikan penekanan pada nilai efisiensi
yang dikaitkan dengan kualitas output yang dihasilkan oleh para pegawai
berdasarkan beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi
yang bersangkutan.
Adapun definisi kinerja
menurut Dharma (1991 : 1) “kinerja atau prestsi kerja adalah suatu yang
dihasilkan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau yang diberikan oleh
seseorang atau sekelompok orang”.
Untuk dapat melakukan
penilaian terhadap efektivitas atau kinerja ini, Gibson dkk (1990 : 11)
menyatakan bahwa “Penilaian yang kita buat sesuai dengan prestasi individu,
kelompok dan organisasi makin dekat mereka terhadap prestasi yang diharapkan
makin efektif kita menilai mereka”.
Gibson dkk (1990 : 6)
berpendapat bahwa sebagai prasyarat terbentuknya kinerja yang tinggi adalah
adanya perubahan sikap dan perilaku positif.
Ada juga yang memberikan
pengertian kinerja sebagai pelaksanaan suatu fungsi, seperti yang dikemukakan
oleh Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang
dituntut dari seseorang.
Kinerja dapat juga diartikan
sebagai hasil atau prestasi yang dicapai oleh individu, unit, organisasi yang
memiliki output yaitu kualitas dan kuantitas atau the Degre Of Accomplishment.
Untuk mengetahui prestasi sebuah organisasi tentu memerlukan ukuran atau
kriteria sebagai indikator keberhasilan yang ingin dicapai.
Berman (keban 2008 : 209)
mengartikan kinerja sebagai “Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif
untuk mencapai hasil”.
Menurut Pollit dan
Boukaert (Keban 2008 : 209) mengemukakan dalam praktek pengukuran kinerja
dikembangkan secara ekstensif, intensif dan eksternal. Pengembangan kinerja
secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang
diikutsertakan dalam pengukuran kinerja. pengembangan kinerja secara intensif
dimaksudkan bahwa lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang diikut sertakan
dalam pengukuran kinerja, sedangkan pengembangan secara eksternal diartikan
lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja.
Bernardin dan Russel (Keban
2008 : 210) mendefinisikan kinerja pada aspek yang ditekankan adalah catatan
tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau
aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai
selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadai pegawai yang
dinilai.
Swanson (Keban 2008 : 211) membagi kinerja atas tiga tingkatan
yaitu :
1. Kinerja proses menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang
dalam organisasi memugkinkan organisasi tersebut mencapai misinya.
2. Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang
telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil
sebagaimana ditetapkan oleh institusi.
3. Kinerja organisasi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu
institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau
visi organisasi.
Menurut Pamungkas dalam makalah
seminar kinerja organisasi publik oleh Atmoko menjelaskan bahwa kinerja adalah
penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan
aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Dengan demikian, kinerja
adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan
pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.
Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu
organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan
input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.
Menurut Lenvine yang dikutip
oleh Atmoko dalam makalah Standar Operasional Prosedur dan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja organisasi publik, yakni :
1. Responsivitas ( Responsiveness): menggambarkan kemampuan
organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas bersumber pada data organisasi
dan masyarakat, data organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis
kegiatan dan program organisasi, sedangkan data masyarakat pengguna jasa
dipergunakan untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan masyarakat.
2. Responsibilitas (
Responsibility): pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi
baik yang implisit
atau eksplisit. Responsibilitas dapat dinilai dari analisis
terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan dengan
mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur
administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi.
3. Akuntabilitas (accountability): menunjuk pada seberapa besar
kebijakan dan kegiatan perusahaan tunduk pada para pejabat politik yang
ditunjuk oleh rakyat. Data akuntabilitas dapat diperoleh dari berbagai sumber,
seperti penilaian dari wakil rakyat, para pejabat politis, dan oleh masyarakat.
Tujuan berkaitan dengan arah
yang hendak ditempuh organisasi karena itu tujuan organisasi harus direncanakan
sebaik mungkin dengan melibatkan anggota organisasi, mulai dari perumusan
sampai pada pelaksanaan atau upaya pencapaiannya. Struktur berkaitan dengan
hubungan-hubungan logis antara berbagai fungsi dalam organisasi termasuk juga
semua kegiatan pembagian kerja kedalam satuan-satuannya dan koordinasi
satuan-satuan tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang
mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja
maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam suatu kerja sama.
Mekanisme tata kerja
adalah sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan membentuk
satuan tersebut. Mekanisme dapat mengacu pada barang, aturan, organiasi,
perilaku dan sebagainya. Mekanisme tata kerja akan sangat bermanfaat bagi 14 organisasi
dalam hal membantu koordinasi dan integrasi kerja, dan membantu memonitor kerja
organisasi sehingga dapat diketahui apakah suatu kegiatan berjalan baik atau
buruk. Unsur-unsur penting dalam mekanisme tata kerja meliputi, prosedur
kebijakan, agenda, pertemuan formal, aktivitas dan tersedianya sarana atau alat
yang mungkin ditemukan untuk membantu orang-orang untuk bekerja sama, dan
penemuan kreativitas pegawai secara spontan untuk memecahkan permasalahan dalam
bekerja.
untuk mengukur kinerja pelayanan publik secara eksternal melalui
keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004. Tentang pedoman penyusunan indeks
kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, terdapat 14 indikator
kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut :
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian
petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan
yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara
pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana
pelayanan yang bersih, rapih dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko
yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
Berdasarkan pada uraian di
atas, pengukuran kinerja organisasi publik dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Penilaian secara internal adalah mengetahui apakah proses pencapaian
tujuan sudah sesuai dengan rencana bila dilihat dari proses dan waktu,
sedangkan penilaian keluar (eksternal) dilakukan dengan mengukur kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi.
Bagi organisasi, kinerja
yang efektif berarti output tetap dipertahankan meskipun jumlah pekerjaannya
sedikit, atau produktivitasnya ditambah. Perlu ditekankan bahwa keefektifan
kinerja seseorang tergantung pada organisasi itu sendiri, apakah mempunyai
kejelasan misi, strategi dan tujuan.
Seperti juga dikemukakan
oleh Robert Bacal (2002:120) dalam bukunya Performance Management, menyebutkan
bahwa manajemen kinerja harus memberikan :
1. Suatu cara untuk mengkoordinasikan kerja agar tujuan dan
sasaran organisasi, unit kerja, dan para karyawan dapat diarahkan pada titik
yang
2. Suatu cara untuk mengidentifikasikan masalah dalam
proses-proses yang menghalangi organisasi untuk menjadi lebih efektif.
3. Suatu cara untuk mengidentifikasi masalah-masalah kinerja untuk
membantu perusahaan memenuhi segenap perlu.
4. Informasi untuk membuat keputusan-keputusan promosi, strategi
pengembangan karyawan dan pelatihan.
5. Informasi agar manajer dan penyedia dapat mencegah terjadinya
masalah, membantu para staff melakukan pekerjaan mereka secar lengkap dan
menguasai persoalan.
6. Suatu cara bagi para manejer untuk bekerja sama dengan para
karyawan, dalam mengidentifikasi wilayah permasalahan, mendiagnosis
penyebabnya, dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
7. Suatu cara untuk mengkoordinir semua karyawan yang bertangung
jawab pada seorang manejer yang sama.
8. Suatu metode untuk memberikan umpan balik secara berkala dan
terus menerus kepada para karyawan, dengan cara mendukung motivasi mereka.
9. Suatu cara untuk mencegah
terjadinya kesalahan-kesalahan, dengan memberikan penjelasan tentang apa yang
diharapkan dalam kerja, menanamkan pemahaman bersama tentang apa yang boleh dan
tidak boleh dikerjakan sendiri oleh karyawan, serta menunjukkan apa dan
bagaimana kedudukan pekerjaan para karyawan itu dalam gambaran yang menyeluruh.
10. Suatu cara untuk merencanakan berbagai aktivitas pengembangan
diri dan pelatihan karyawan.
Ke sepuluh poin di atas
membantu mengarahkan manajemen kinerja pada tujuan memperbaiki kinerja
organisasi dan semua orang.
Dari beberapa uraian diatas, terdapat dua kategori dalam
pendefinisian kinerja, maka dalam pengukuran kinerja terdapat dua kategori
pula, yaitu :
1. Pengukuran kinerja secara individual
2. Pengukuran kinerja secara organisasi.
c .
Indikator Kinerja
Menurut Agus Darma,
mengatakan bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan
kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan. Mencerminkan pengukuran
tingkat “kepuasan“, yakni seberapa baik penyelesaiannya.
3. Ketepatan waktu, adalah sesuai
tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan
jenis khusus penyelesaian
suatu kegiatan.
Selain itu ada juga pengukuran kinerja menurut Wibowo adalah
sebagai berikut :
1. Produktivitas
Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan anatara input
dan output fisik suatu organisasi. Oleh karena itu, produktivitas merupakan
hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi
dalam memproduksi output.
2. Kualitas
Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut,
jumlah ditolak, dan cacat per unit, maupun ukuran eksternal rating seperti
kepuasan pelanggan atau penilaian frekuensi pemesanan ulang pelanggan.
3. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau
persentase pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran
ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan
dilakukan.
4. Cycle Time
Cycle time menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju
dari satu titk ke titik lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur
barapa lama sesuatu dilakukan.
5. Pemanfaatn sumber daya
Pemanfaatan sumber daya merupakan
pengukuran sumber daya yang dipergunakan lawan sumber daya tersedia untuk
dipergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat diterapkan untuk mesin, komputer,
kendaraan dan bahkan orang.
6. Biaya
Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam
dasar per unit.
Indikator kinerja Menurut Bernadin & Russel bahwa dalam
mengukur kinerja pegawai diperlukan indikator antara lain:
1. Kualitas pekejaan
Nilai dimana proses atau hasil dari ketelitian dalam melaksanakan
pekerjaan kesempurnaan pekerjaan itu sendiri
2. Kuantitas pekerjaan
Jumlah pekejaan yang dihasilakan atau dilakukan, dan ditandakan
seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang telah di kerjakan
atau yang terlaksana.
3. Ketepatan waktu
Nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang ditentukan.
4. Efektivitas harga
Dimana sumber daya organisasi dimaksimalkan sehingga mendapatkan
hasil yang lebih baik dengan jumlah biaya yang rendah
5. Kebutuhan akan pengawasan
Dimana pegawai tanpa ragu untuk
meminta bantuan atau petunjuk dari supervisor untuk melaksanakan pekerjaan akan
terhindar dari kekelirun yang berakibat buruk bagi organisasi
6. Hubungan antar pribadi
Dimana dalam meningkatkan kinerja pegawai, haruslah terjalin
kerjasama antar pegawai
d.
Konsep Kualitas
Definisi mengenai kualitas
cukup banyak namun sebenarnya defenisi tersebut antara satu dengan yang lain
hampir sama artinya. Goetsch dan Davis, 1994 (Tjiptono dan Diana, 2003:4)
memberikan Defenisi kualitas yaitu “Suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan”.
Kualitas adalah menjaga
janji pelayanan agar pihak yang dilayani merasa puas dan diuntungkan.
Meningkatkan kualitas merupakan pekerjaan semua orang dalam organisasi.
Defenisi kualitas yang dikemukakan oleh Juran, Jasep M. (dalam
Tjiptono, Fandy, 2000:53) mendefinisikan kualitas dengan menyatakan bahwa: “
Kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan (fitness for use), yang
mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa
yang diharapkan oleh pemakainya”.
Sedangkan dalam Crosby,
Philip B. (dalam M.N. Nasution, 2005:37) mengemukakan bahwa : Kualitas adalah memenuhi
atau sama dengan persyaratannya. Meleset sedikit saja dari persyaratannya, maka
suatu produk atau jasa dikatakan tidak memuaskan. Persyaratan itu sendiri dapat
berubah sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi pemasok dan
sumber pemerintah, teknologi serta pasar atau pesaing”.
Berdasarkan beberapa
pengertian yang telah disebutkan di atas, tampak bahwa kualitas selalu berfokus
pada pelanggan. Dengan demikian pelayanan yang diberikan untuk memenuhi
keinginan pelanggan.
Pelayanan yang memuaskan
sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pasien di Puskesmas Batua Makassar
mengingat pasien yang mempunyai keinginan yang selalu ingin dipenuhi dan
dipuaskan, dalam hal ini mereka ingin diperlakukan secara profesional serta
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan. Tantangan utama yang
dihadapi Puskesmas Batua adalah bagaimana memadukan kualitas pelayanan yang
prima dengan apa yang diharapkan oleh pasien untuk mewujudkannya maka kinerja
pegawai dalam memberikan pelayanan di Puskesmas Batua harus ditingkatkan.
e.
Konsep Pelayanan
Menurut petugas pelayanan,
lamanya pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa disebabkan adanya
kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi peralatan pendukung
yang tidak memadai, kualitas SDM rendah dan koordinasi antar unit. Sarana dan
prasarana yang tidak memadai yang dimiliki oleh instansi sering menghambat
pemberian pelayanan kepada pengguna jasa.
Selain itu, faktor kualitas
SDM yang relatif rendah semakin menghambat pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Kualitas SDM yang rendah tersebut ditandai dengan ketidakmampuan
petugas memberikan solusi kepada pelanggan.
Pelayanan merupakan salah
satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan
yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari
bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi
yang memberikan pelayanan.
Karisma dalam Kamus Bahasa
Indonesia (1997:571) Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya
membantu menyiapkan atau mengurus segala apa yang diperlukan orang lain untuk
perbuatan melayani. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pelayanan
diartikan sebagai berikut :
1. Perihal cara melayani
2. Servis jasa
3. Kemudahan yang diberikan
sehubungan dengan jual beli barang/jasa.
Pelayanan jika dihubungkan
dengan administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kualitas pelayanan
birokrat kepada masyarakat.
Sianipar (1998 : 4)
mengemukakan pengertian pelayanan sebagai berikut : Cara melayani, menyiapkan
atau menjamin keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni
atau membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan
permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya.
Menurut The Liang Gie (1997 : 23) yang mendefinisikan pelayanan
bagi masyarakat atau kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan
dan mengabdikan diri kepada masyarakat.
Pengertian pelayanan secara terinci yang dikemukakan oleh Gronroos
(Ratminto dan Atik, 2004:3) yaitu:
Pelayanan adalah suatu
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata ( tidak
dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen
dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi
pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
Dari beberapa pengertian di atas
maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan adalah cara melayani, membantu
menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau
sekelompok orang. Artinya objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri
dari individu, golongan, dan organisasi (sekelompok organisasi).
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81
Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan adalah:
Segala bentuk pelayanan umum
yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan jasa,
baik dalam rangka upaya pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang–undangan.
Kegiatan pelayanan dalam
suatu organisasi memiliki peran penting dan strategi, terutama bagi organisasi
yang berorientasi pada pelayanan jasa. Hal itu tercermin pada pengertian
pelayanan yang dikemukakan oleh Moenir (2000 : 12) sebagai berikut :
Pelayanan adalah setiap kegiatan oleh pihak lain yang ditujukan
untuk memenuhi kepentingan orang banyak, pelayanan ini sifatnya selalu
kolektif, sebab pelayanan kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan
hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur termasuk dalam pengertian
pelayanan.
Adapun pengertian
Pelayanan Publik menurut Kurniawan (2005 : 4) adalah “Pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepntingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditetapkan”.
Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik,
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan public adalah:
Menurut Nugroho (2004 : 75)
mengatakan bahwa: Tugas Pelayanan Publik adalah memberikan pelayanan, kepada
umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya
sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu menjangkaunya.
Untuk dapat memberikan
pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus
memenuhi asas–asas pelayanan. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004
yang menyatakan asas–asas pelayanan sebagai berikut :
1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang–undangan.
3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing–masing pihak.
Berdasarkan uraian diatas
maka Puskesmas Batua perlu memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan prima,
karena hal tersebut merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh Catherine Devrye ( 1997
: 10) dengan menggunakan servis adalah sebagai berikut :
1. Pengabdian mereka yang kalah terhadap yang menang atau
2. Menjadi berguna.
Berdasarkan kedua hal
tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa servis atau pelayanan merupakan
usaha yang dilakukan untuk melakukan persaingan dengan orang organisasi lain
dengan cara persaingan–persaingan dalam hal pemberian pelayanan sehingga pelayanan
yang diberikan dapat menjadi berguna bagi pelanggan atau konsumen. Sehingga
dalam melakukan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat, menurut Catherine
Devrye (1997 : 10) mengemukakan tujuh hal pokok yang perlu diperhatikan
terhadap kepuasan konsumen, yaitu :
1. Tetapkan, penuhi dan lampauilah harapan-harapan konsumen
menguasai pasar.
2. Riset membuktikan bahwa persepsi konsumen tentang pelayanan
yang baik secara langsung mempenagruhi garis dasar.
3. Dekatkanlah kesenjangan antara apa yang diharapkan konsumen
dengan apa yang mereka rasakan mereka terima.
4. Rekor tidak cukup berarti.
5. Ciptakanlah pengalaman–pengalaman positif yang dapat diharapkan
dengan konsistensi.
6. Antisipasilah perubahan harapan–harapan konsumen keistimewaan
servis masa lalu akan menjadi norma besok.
7. Dalam organisasi jasa sendiri saya akan mengembangkan servis
dalam hal melampaui harapan–harapan.
Ke tujuh hal tersebut
merupakan harapan yang diinginkan oleh setiap konsumen dalam menerima
pelayanan. Karena jika pelayanan yang diberikan dapat melampaui harapan–harapan
yang diinginkan, maka konsumen atau masyarakat akan menjadi puas.
Berdasarkan pengertian di atas,
maka pelayanan bagi instansi atau lembaga pemerintah, khususnya yang bergerak
dalam bidang pelayanan jasa, maka sudah merupakan kewajiban setiap aparat atau
karyawannya memberikan pelayanan terbaik. Suatu instansi atau lembaga dalam
operasioanalnya tidak terlepas dari penilaian atau respon masyarakat (konsumen)
maupun posisinya sebagai mitra dalam hal mewujudkan efektivitas pelayanan.
Bagi institusi pemerintah
yang berorientasi pada pelayanan publik Puskesmas Batua Pada prinsipnya mengacu
pada pola pelayanan umum yang sama. Pola pelayanan yang dimaksud adalah Pedoman
TataLaksana Pelayanan Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara tersebut tercantum bahwa :
Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun syarat–syarat pelayan umum sebagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 81 Tahun 1993
adalah sebagai berikut :
1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan harus
jelas dan diketahui secara pasti oleh masing–masing pihak.
2. Penggunaan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan
dengan kondisi berdasarkan ketentuan perundang–undangan yang berlaku tetap
berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar
dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian, kelancaran dan kepastian hukum
pelayanan umum yang dilaksanakan.
4. Apabila pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah terpaksa
harus mahal, maka instansi pemerintah bersangkutan berkewajiban
memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai
peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Memahami pengertian pelayanan
seperti yang termuat dalam Surat Keputusan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 81 / 1993, maka dapat dipahami bahwa instansi pemerintah yang berorientasi
pada pelayanan umum harus memberikan pelayanan prima kepada yang dilayani.
Artinya pelayanan yang memuaskan adalah suatu tanggung jawab (kewajiban) pihak
pemberi pelayanan dan merupakan hak dari pihak penerima layanan yang dibenarkan
oleh ketentuan hukum.
Puskesmas Batua Sebagai suatu institusi pemerintah yang salah satu
bidang tugasnya menangani pelayanan kesehatan, pada dasarnya mengembangkan dua
fungsi utama dalam hal operasionalnya yaitu, Fungsi pelayanan teknis dan
pelayanan administrasi. Fungsi pelayanan teknis merupakan tatacara yang
digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sedangkan pelayanan
administrasi merupakan pelayanan pengurusan surat–surat atau dokumen–dokumen
yang diberikan kepada pelanggan.
Pelayanan hendaknya
memuaskan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu
memperhatikan keinginan masyarakat dan berupaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanannya.
Layanan umum bentuknya tidak terlepas dari tiga macam, yaitu
layanan dengan lisan, layanan melalui tulisan dan layanan dengan perbuatan. Hal
ini dikemukakan oleh Moenir (1995 : 190 – 196) dalam bentuk layanan dibawah
ini :
1. Layanan dengan lisan
Layanan dilakukan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di
bidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang–bidang
lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa pun yang
memerlukan.
2. Layanan dengan tulisan
Agar layanan tulisan ini memuaskan pihak yang dilayani, satu hal
yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengelolaan masalah
maupun dalam proses penyelesaiannya (pengetikan, penandatanganan dan pengiriman
kepada yang bersangkutan). Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, pertama
layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang–orang
yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi
atau lembaga. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan,
keluhan, pemberitahuan.
3. Layanan berbentuk perbuatan
Layanan dalam bentuk perbuatan
70% - 80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu
faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menetukan terhadap
hasil perbuatan atau pekerjaan. Layanan perbuatan dan layanan lisan sering
bergabung. Jadi tujuan utama orang yang berkepentingan ialah mendapatkan
pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan bukan sekedar penjelasan
dan kesanggupan secara lisan.
B.
Konsep
Puskesmas
a. Pengertian
Puskesmas
Puskesmas adalah
pusat pengembangan pembinaan, dan pelayanan sekaligus merupakan pos pelayanan
terdepan dalam pelayanan pembangunan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan
kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada masyarakat
yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu (Depkes RI, 2001).
b.
Kedudukan dan fungsi Puskesmas
1). Kedudukan
a. Kedudukan dalam bidang administrasi, Puskesmas merupakan
perangkat Pemda/Kota dan tanggung jawab langsung baik secara teknis medis
maupun secara administratif kepada dinas kesehatan kota.
b. Dalam hirarki pelayanan kesehatan, seseuai SKN maka Puskesmas
berkedudukan pada tingkat fasilitas kesehatan pertama.
2). Fungsi
a. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah
kerjanya.
b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
c. Memberikan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh kepada msayarakat di
wilayah kerjanya.
Untuk melakukan fungsi tersebut Puskesmas melakukan kegiatan:
a. Perencanaan program kesehatan di wilahnya.
b. Pergerakan pelaksanaan kegiatan.
c. Pengawasan, pengendalian dan penelitian kegiatan.
3). Upaya pelayanan
kesehatan Puskesmas
Dalam SKN disebutkan bahwa upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan
dan dikembangkan berdasarkan suatu bentuk atau pola upaya pelayanan kesehatan
Puskesmas, peran serta masyarakat dan rujukan upaya kesehatan. Pelayanan
kesehatan melalui Puskesmas di kecamatan merupakan upaya menyeluruh dan
terpadu, yang paling dekat dengan masyarakat, pengembangan pemulihan.
Pembinaan, pengembangan dengan pelayanan Puskesmas diselenggarakan melalui 18
kegiatan kelompok.
Adapun program kesehatan dasar adalah minimal yang harus
dilaksanakan setiap Puskesmas yang berkemas dalam Basic six yaitu :
a. Promosi Kesehatan (Promkes)
b. Kesehatan lingkungan (Kesling)
c. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk KB
d. Perbaikan Gizi
e. Pemberantasan penyakit menular (P2M)
f. Pengobatan
c.
Stratifikasi Puskesmas
Stratifikasi Puskesmas
adalah upaya untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja
Puskesmas, dalam rangka perkembangan fungsi Puskesmas,
sehingga pembinaan dalam rangka perkembangan fungsi Puskesmas dapat
dilaksanakan lebih terarah. Hal ini dapat menimbulkan gairah kerja, rasa
tanggung jawab dan kreatifitas kerja yang dinamis melalui perkembangan falsafah
mawas diri.Ruang lingkup stratifikasi Puskesmas dikelompokkan dalam empat aspek
yaitu: Hasil kegiatan Puskesmas dalam bentuk cakupan masing-masing kegiatan
Hasil dan cara pelaksanaan manajemen kesehatan
Sumber daya yang tersedia di Puskesmas Keadaan lingkungan yang
mempengaruhi pencapaian hasil kegiatan Puskesmas.
d.
Kerangka Konseptual
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Agus Dharma ada tiga
indikator dalam menilai kinerja yaitu, kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan,
ketepatan waktu. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan Puskesmas Batua Makassar,
maka penulis menggunakan tiga indikator tersebut. Dari segi Kuantitas diukur
dari hasil pekerjaan, dan kecepatan dalam bekerja. Dari segi kualitas pekerjaan
diukur dari hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan pasien, dan dari segi
ketepatan waktu diukur dari ketepatan waktu dalam menyelesaiakan pekerjaan.
Untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011 sampai dengan
Mei 2011 di Puskesmas Batua yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
B. Tipe dan Dasar Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif
dimana dalam penelitian ini dilakukan hanya bersifat deskriptif yang memberikan
gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk angka-angka.
Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan objek dan pokok permasalahan yang
akan diteliti yang memerlukan suatu pengamatan dan pemahaman yang cermat dan
seksama terhadap objek peneliti.
C. Unit Analisis
Unit analisis penelitian ini adalah “organisasi”. Penetuan unit
analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek penelitian adalah kinerja
pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Batua
Makassar.
D.
Populasi
dan Sampel
1. Populasi
Dalam penelitian ini populasi adalah keseluruhan individu yang
mendapatkan pelayanan rawat jalan pada Puskesmas Batua, adapun populasi dalam
penelitian ini adalah 266 pasien per hari.
2. Sampel
Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penulis mengambil sampel
dari populasi yang ada, jenis sampel yang digunakan adalah sampel insidensial
yaitu penentuan sampel secara „kebetulan‟ yaitu siapa saja yang secara
kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel,
bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
Sugiyono (2005:96). Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 pasien.
E. Defenisi Operasional
1. Menurut Dharma (1991 : 1) “kinerja atau prestsi kerja adalah
suatu yang dihasilkan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau yang diberikan
oleh seseorang atau sekelompok orang”.
Ada tiga cara dalam mengukur kinerja:
a) Kuantitas, yaitu jumlah yang
harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan
keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan.
b) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. Dalam hal ini
mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yakni seberapa baik penyelesaiannya.
c) Ketepatan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang
direncanakan. Indikatornya yaitu Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
F. Operasionalisasi Konsep
Variabel
|
Dimensi
|
Indikator
|
Kategori
|
Tingkat Pengukuran
|
Kinerja Pegawai
|
Kuantitas
|
1. Hasil pekerjaan
2. Kecepatan kerja
|
SB
B
CB
KB
STB
|
Likert
|
Kualitas
|
Pekerjaan yang dilakukan sesuai
dengan harapan pasien
|
SM
M
CM
KM
STM
|
Likert
|
|
Ketepatan waktu
|
Ketepatan waktu dalam
menyelesaikan pekerjaan
|
SB
B
CB
KB
STB
|
Likert
|
Tingkat
pengukuran indikator di atas dijabarkan dengan lima pilihan yang disesuaikan
dengan pernyataan/pertanyaan yang diberikan pada responden.
G. Instrument Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu:
1) Kuesioner (angket)
Teknik pengumpulan data yang berisi rangkaian pertanyaan tertulis
mengenai pokok permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada variabel–variabel
penelitian untuk mendapatkan informasi dari para responden. Teknik ini
digunakan untuk mengambil data primer.
2) Telaah Dokumen
Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji
dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang
berhubungan dengan penelitian ini.
H. Jenis dan Sumber Data
Jenis sumber data terdiri dari :
1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para
responden (pasien yang berobat)
2) Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari
literatur–literatur dan dokumen–dokumen serta laporan–laporan yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti.
I . Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif
dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data
Pengumpulan
Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu:
1) Kuesioner (angket)
Teknik pengumpulan data yang berisi rangkaian pertanyaan tertulis
mengenai pokok permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada variabel–variabel
penelitian untuk mendapatkan informasi dari para responden. Teknik ini
digunakan untuk mengambil data primer.
2) Telaah Dokumen
Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji
dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang
berhubungan dengan penelitian ini.
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Puskesmas Batua
Puskesmas Batua sesuai
dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (lembaran
Negara tahun 1960 no. 131 tambahan lembaran negara no 2068 sebagai Puskesmas
Pendukung Inpres No.4 tahun 1976-1977 dengan wilayah kerja mencakup : disebut
Puskesmas Panakkukang.
1. Kelurahan Tello Baru
2. Kelurahan Panaikang
3. Kelurahan Antang
4. Kelurahan Tamangapa
5. Kelurahan Karuwisi
Pemekaran
wilayah kelurahan di Kota Makassar yang mana ditetapkan beberapa Puskesmas pembantu
ditetapkan sebagai Puskesmas sehingga wilayah kerja Puskesmas Batua menjadi 4
kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Batua Kec. Manggala
2. Kelurahan Borong Kec Manggala
3. Kelurahan Paropo Kec Panakkukang
4. Kelurahan Tello Baru Kec Panakkukang
B. Gambaran Umum Lokasi
Puskesmas Batua terletak
sekitar 10 km sebelah kanan kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Batua
Kecamatan Manggala yang dapat dicapai dengan kendaraan umum, tepatnya Jl.
Abdullah Dg.Sirua No.338. Wilayah kerja puskesmas meliputi dua kecamatan dan
empat kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Batua Kec.Manggala : 11 RW
2. Kelurahan Borong Kec. Manggala : 11 RW
3. Kelurahan Tello Baru Kec Panakkukang : 11 RW
4. Kelurahan Paropo Kec. Panakkukang : 10 RW dengan luas kerja
1017.01km.
C. Batas-Batas Wilayah Kerja Puskesmas Batua
Wilayah kerja Puskesmas
Batua yang meliputi Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala. Kecamatan
Panakkukang meliputi Kelurahan Batua dan Tello Baru, sedangkan Kecamatan
Manggala meliputi Kelurahan Borong dan Kelurahan Paropo dengan jumlah RW dan RT
sebagai berikut :
- Kel. Batua terdapat 11 RW dan 53 RT
- Kel. Tello Baru terdapat 11 RW dan 48 RW
- Kel. Borong terdapat 11 RW dan 58 RT
- Kel. Paropo terdapat 10 RW dan 49 RT
Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas Batua adalah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Antang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Panaikang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamalate.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pandang dan Kelurahan
Karang Puang.
D. Keadaan Demografis
Jumlah Penduduk
Tabel 1
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kelurahan Pada Puskesmas Batua
Tahun 2010.
No.
|
Kelurahan
|
Jumlah Penduduk (Jiwa)
|
Luas Wilayah (ha/m)
|
Kepadatan
|
||
1.
2.
3.
4.
|
Tello Baru
Paropo
Batua
Borong
|
8780
12673
16806
12853
|
227
194
301
132
|
38
65
55
97
|
||
Total
|
51112
|
584
|
225
|
|||
Sumber : Puskesmas Batua Makassar
Jumlah penduduk pada wilayah kerja Puskesmas Batua adalah sebesar
51112 jiwa dimana yang tertinggi terdapat di kelurahan batua dengan jumlah
penduduk sebesar 38 jiwa/ha/m2, dan yang terendah di Kelurahan Tello Baru
dengan jumlah penduduk sebesar 8780 jiwa dengan kepadatan 38 jiwa/ha/m2,
sedangkan rata-rata kepadatan penduduk di wilayah kerja Puskesmas Batua adalah
56 jiwa/ha/m.
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan data mulai
dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2011 dengan menyebarkan kuesioner dan
mengambil data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang
menjadi responden dalam penelitian ini adalah Pasien Rawat Jalan Puskesmas
Batua Makassar, dimana total jumlah keseluruhan pasien yang menjadi responden
adalah sebanyak 30 orang pasien.
A. Karakteristik Responden
Dalam penelitian ini penulis
mengambil 30 responden yang merupakan pasien yang berobat di Puskesmas batua
Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden maka
diketahui beberapa karakteristik responden sebagai berikut:
1. Berdasarkan Jenis kelamin
Tabel
4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin
No
|
Jenis Kelamin
|
Jumlah
|
Persentase (%)
|
||
1
|
Perempuan
|
27 orang
|
90
|
||
2
|
Laki-laki
|
3 orang
|
10
|
||
Jumlah
|
30 orang
|
100
|
|||
Sumber : Olahan Data Primer, April 2011
Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari 30 orang yang menjadi
responden, 27 orang berjenis kelamin perempuan, tiga orang berjenis kelamin
laki-laki, sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah responden berjenis kelamin
perempuan lebih banyak dari jumlah responden berjenis kelamin laki-laki.
2. Berdasarkan Umur
Tabel
5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
No
|
Klasifikasi Umur
|
Jumlah
|
Persentase (%)
|
1
|
Dibawah 20 tahun
|
0
|
0
|
2
|
20-30 tahun
|
5
|
16,67
|
3
|
31-40 tahun
|
13
|
43,33
|
4
|
41- 50 tahun
|
5
|
16,67
|
5.
|
51 tahun ke atas
|
7
|
23,33
|
Jumlah
|
30 orang
|
100
|
Sumber : Olahan Data Primer, April 2011
Data pada tabel 5 menunjukkan kebanyakan responden berusia 31-40
tahun yaitu sebanyak 13 orang (43,33%), lima orang berusia 20-30 tahun
((16,67%) lima orang berusia 41-50 tahun (16,67%) dan responden yang berusia 51
tahun keatas sebanyak 7 orang (23,33%). Dengan demikian responden terbanyak
berusia 31-40 tahun dengan jumlah 13 orang.
3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tabel 6 Karakteristik Responden berdasarakan Pendidikan Terakhir
No
|
Kategori
|
Jumlah
|
Persentase (%)
|
|
1
|
SD ke bawah
|
0
|
0
|
|
2
|
SMP
|
19
|
63,33
|
|
3
|
SMA
|
10
|
33,3
|
|
4
|
S1
|
1
|
3,3
|
|
5
|
S2
|
0
|
0
|
|
6
|
S3
|
0
|
0
|
|
Jumlah
|
30 orang
|
100
|
||
Sumber : Olahan Data Primer, April 2011
Tabel 6 menunjukkan kebanyakan responden berpendidikan SMP yaitu
19 responden (63,33%), 10 orang berpendidikan SMA (33,33%), dan satu orang
(3,33%) berpendidikan S1.
B. Pembahasan Analisis Kinerja Pelayanan Publik
Untuk mengetahui seberapa
besar kinerja Pelayanan pada Puskesmas Batua Makassar, maka peneliti
menggunakan Teori Agus Darma yang mengemukakan tiga dimensi untuk menilai
kinerja dalam suatu organisasi yaitu dari dimensi kuantitas, kualitas, dan
ketepatan waktu.berikut ini pemaparan Kinerja Pelayanan di Puskesmas Batua
Makassar, berdasarkan hasil penelitian penulis :
1.
Kuantitas
Dimensi yang pertama untuk menilai Kinerja Pelayanan di Puskesmas
Batua Makassar adalah Kuantitas, kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang harus
diselesaikan atau dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Puskesmas Batua tidak memiliki banyak program kerja karena mereka berfokus pada
Rutinitas kegiatan pelayanan kesehatan setiap hari yang sudah ditetapkan dari
Dinas Kesehatan yaitu sebagai pemberi layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Agar kegiatan pelayanan kesehatan dan program kerja di Puskesmas Batua bisa
tercapai dengan baik, maka terbagi beberapa sub bagian. Dimana semua pegawai
(perawat, dokter) bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Pada Puskesmas Batua
Makassar khususnya rawat jalan memiliki sub bagian yang dimulai dari Loket
Kartu, Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA, Sub bagian Kamar obat. Masing- masing
bagian memiliki tugas yang berbeda dan dibagi secara rata sesuai dengan
kapasitas dan jumlah pegawai. Berikut ini Hasil Pencapaian Kegiatan Kegiatan
tahun 2010 Puskesmas Batua Makassar.
2.
Kualitas
Dimensi yang ke dua untuk menilai Kinerja Pelayanan di Puskesmas
Batua adalah kualitas. Kualitas menyangkut mutu yang dihasilkan dalam suatu
pekerjaan yang telah dikerjakan. Dalam hal ini mencermunkan pengukuran tingkat
kepuasan pasien terhadap pelayanan
yang diberikan oleh pihak pemberi pelayanan dalam hal ini pegawai
perawat dan dokter. Sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat
(pasien) maka pelayanan Puskesmas Batua harus memuaskan masyarakat. Untuk
mengukur kinerja Puskesmas Batua dari dimensi kualitas maka dapat diukur dari
Tangible (bukti fisik) di Puskesmas Batua, Reliability (keandalan),
Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati). Berikut
ini pembahasannya.
3.
Ketetapan Waktu
Dimensi yang ke tiga dalam
mengukur Kinerja Pelayanan di Puskesmas Batua adalah ketepatan waktu. Ketepatan
waktu menyangkut sesuai tidaknya suatu pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang
telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan di Puskesmas Batua setiap harinya memberikan
pelayan kesehatan kepada masyarakat oleh sebab itu dituntut disiplin yang
tinggi dari petugas kesehatan agar semua masyarakat boleh mendapatkan pelayanan
kesehatan di puskesmas Batua.
Jam kerja di Puskesmas Batua
Makassar dimulai pukul Wita dan berakhir pukul 12.00 Wita. Jika pasien pasien
banyak maka biasanya pelayanan kesehatan berakhir pukul 15.00 Wita. Pegawai 9
dokter dan perawat selalu datang tepat waktu. Selama penulis menulis meneliti
dipuskesmas batua pelayanan kesehatan selalu dimulai tepat waktu yaitu pukul
08.00 Wita. Dapat juga kita lihat pada dimensi kuantitas, dari beberapa
kegiatan dan program kerja yang telah dibuat oleh tiapo-tiap bagian di poli
umum, poli gigi, poli Kia dan bagian farmasi ( obat ) semua terlaksana denagn
baik dan dari segi waktu terlaksana sesuai dengan waktu/jadwalyang sudah
ditetapkan sebelumnya, terlihat dari pencapaian yang mencapai 100% dari target
yang telah kita tentukan sebelumnya.
Adapu dari dimensi kualitas,
yaitu waktu antrian di ruang administrasi dari hsil penelitian terlihat cukup
cepat, ketika pasien berada di ruang periksa, pasien langsung ditangani oleh
dokter, juga ketika pasien berada di ruang resep, pasien langsung dilayani oleh
petugas yang bertugas memberikan obat kepada pasien.
Jumlah petugas pelayanan kesehatan di puskesmas Batua memang
sedikit, namun mereka dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka tepat
waktu.
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai
berikut :
1)
Kuantitas
Kinerja pelayanan Puskesmas
Batua dari segi kuantitas sudah bagus dimana program kerja dan kegiatan
semuanya dapat terealisasi dengan baik, bahkan ada dua kegiatan yang
pencapaiannya melebihi target yang direncanakan yaitu, pemeriksaan ibu hamil
dan K4.
2)
Kualitas
pekerjaan
Tangible (bukti Fisik),
menurut pasien memuaskan dilihat dari kebersihan, ketersediaan peralatan medis,
dan ketersediaan obat, Reliability (keandalan), menurut pasien memuaskan
dilihat dari perlakuan dokter, perawat di Puskesmas Batua, waktu antrian di
ruang administrasi, lama waktu berada di ruang periksa, dan lama waktu di ruang
resep, Responsiveness, menurut pasien memuaskan dilihat dari petugas dan
perawat selalu memberikan bantuan walaupun tidak diminta, perawat memberikan
penjelasan tentang prosedur pengobatan dengan jelas., Assurance, menurut pasien
sangat memuaskan dilihat dari rasa aman saat dokter melakukan tindakan medis,
petugas teliti dalam memberikan obat kepada pasien, petugas menjelaskan cara
mengkonsumsi obat- obat dengan jelas, emphaty, emnurut pasien sangat memuaskan
dilihat dari sikap sabar petugas saat memberikan pelayanan kesehatan, petugas bertutur
kata yang sopan.
3)
Ketepatan
waktu
Dari segi ketepatan waktu
juga sudah bagus, dilihat dari disiplin pegawai yang datang tepat pada waktunya
sehingga mereka dapat menyelesaiakan pekerjaan tepat pada waktunya. Adapun
program kerja di Puskesmas Batua dapat terealisasikan tepat waktu dikarenakan
tingginya disiplin pegawai.
B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka, peneliti
menyarankan kepada Puskesmas Batua untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan,
dengan menambah pegawai kesehatan agar kedepannya bisa lebih cepat lagi dalam
memberikan pelayanan kepada pasien. Pemberian bantuan kepada pasien jangan
hanya difokuskan pada pasien Lansia, namun harus merata terhadap semua usia,
siapa saja yang membutuhkan bantuan, kebersihan harus tetap dijaga, agar pasien
tetap nyaman berobat di Puskesmas Batua.
Tugas : II
Struktur
Organisasi Puskesmas
Tugas pokok dan Fungsinya
NO
|
NAMA
JABATAN
|
TUGAS dan FUNGSI
|
1.
|
Kepala Puskesmas
|
1.
Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen,
bimbingan dan supervisi.
2.
Mengadakan koordinasi di tingkat
kecamatan.
3.
Sebagai penggerak pembangunan
kesehatan di tingkat kecamatan.
4.
Sebagai tenaga ahli pendamping Camat.
5.
Mengkoordinir dan bertanggung jawab
terhadap semua kegiatan di puskesmas.
|
2.
|
Tata Usaha
|
1.
Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan
di unit TU
2.
Mengkoordinir dan berperan aktif
terhadap kegiatan di unit TU
3.
Menggantikan tugas Kepala Puskesmas
bila Kepala Puskesmas berhalangan hadir
|
3.
|
Bendahara
|
1. Menyusun rencana kegiatan Bendahara berdasarkan data Program
Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman kerja.
2. Melaksanakan pengelolaan Keuangan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengevaluasi hasil kegiatan Keuangan secara keseluruhan.
4. Membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
|
4.
|
PPTK
|
1.
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (
PPTK ) oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran adalah kompetensi
jabatan, anggaran kegiatan,beban kerja,lokasi , rentang kendali dan
pertimbangan obyektif lainnya.
2.
Dengan demikian PPTK bertanggungjawab
atas pelaksaan tugasnya kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,
3.
Tugas PPTK meliputi mengendalikan
pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan dan menyiapkan dokumen
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
|
5.
|
SP3
|
1.
Menyusun rencana kegiatan SP2TP berdasarkan data
Program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman kerja.
2.
Melaksanakan pengelolaan SP2TP sesuai dengan
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Mengevaluasi hasil kegiatan SP2TP secara
keseluruhan.
4.
Membuat catatan dan laporan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
5.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
|
6.
|
KIA/KB
|
1.
Menyusun rencana kegiatan Pelayanan KIA / KB
berdasarkan data Program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2.
Melaksanakan kegiatan Pelayanan KIA / KB meliputi
ANC, PNC, perawatan Neonatus, pelayanan KB, penyuluhan KIA / KB dan
koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Mengevaluasi hasil kegiatan Pelayanan KIA / KB
secara keseluruhan.
4.
Membuat catatan dan laporan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
5.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
|
7.
|
BP
|
1. Sebagai
koordinator kegiatan Yankesmas : rencanaan,monitoring dan evaluasi
kegiatan-kegiatan Yankesmas.
2. Bertanggung
jawab atas kegiatan pelayanan BP Gigi.
3. Melaksanakan
pelayanan pemeriksaan dan pengobatan pasien gigi danmembina unit BP Gigi
dalam pelaksanaan quality assurance
4. Membantu
Kepala Puskesmas dalam peningkatan mutu pelayanan(Quality Assurance).
5. Membantu
Kepala Puskesmas dalam melakukan koordinasi denganDinas Linyas Sektoral
terkait dalam upaya kerjasama dalammelaksanakan kegiatan pembangunan
kesehatan.
6. Membentu
pelaksanaan kegiatan lapangan dalam kegiatanUKS/UKGS/UKGMD, pembinaan kader
kesehatan, guru UKS danDokter Kecil.
|
8.
|
P2M
|
1. Menyusun
rencana kegiatan P2M berdasarkan data program Puskesmas dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2. Membagi
tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan
kegiatan P2M meliputi : P2 TB, P2 KUSTA, P2 Malaria, P2 DBD, P2 ISPA, P2
Diare, Immunisasi dan Surveilans.
4. Mengevaluasi
hasil kegiatan P2M secara keseluruhan.
5. Membuat
catatan dan laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
6. Melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan.
|
9.
|
GIGI
|
1. Menyusun
rencana kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut berdasarkan data Program
Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman kerja.
2. Melaksanakan
kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut serta koordinasi lintas program
terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Mengevaluasi
hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut secara keseluruhan.
4. Membuat catatan
dan laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
5. Melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan.
|
Tugas : III
Kelemahan
dari Struktur Puskesmas Diatas yaitu:
1. Dari
analisis kualitatif disimpulkan bahwa terdapat kelemahan pada proses manajerial
penerapan proses manajemen kasus MTBS,
2. kelemahan
pada proses manajerial kepala Puskesmas dalam menetapkan sasaran,
3. merencanakan,
4. menghimpun
sumber daya,
5. melaksanakan
dan mengawasi penerapan MTBS Puskesmas, dan lemahnya manajemen implementasi dan
koordinasi lintas program serta lemahnya manajemen mutu pada aspek
kepemimpinan,
6. ketidaksamaan
kultur,
7. kurangnya
keterampilan analitis dan orang,
8. dan
lemahnya kinerja organisasi MTBS di Puskesmas.
Tugas IV
a. Pelayanan
Privat ( Perorangan )
pelayanan
privat diartikan sebagai ketatalaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak
swasta atau bisa disebut perusahaan yang memberikan produk barang/jasa bagi
para pelanggannya. Mutu pelayanan privat akan menjadi kompetitif sehubungan
dengan penilaian langsung dilakukan oleh customer. Manakala pelayanannya buruk,
maka customer akan berpindah ke produk/jasa yang diberikan oleh penyedia lain
(perusahaan lain). Sedangkan target dari pelayanan privat pada akhirnya adalah
untuk mendapatkan profit bagi perusahaan.pelayanan privat bertujuan memberikan
pelayanan kepada para customer agar perusahaan mendapatkan profit yang
sebesar-besarnya sebagai tujuan pendirian perusahaan.Sistim pelayanan rujukan baik pengiriman
pasien maupun pengembalian pasien, dan penetapan rujukan tidak dilaksanakan
dengan baik, sehingga terjadi bermacam-macam pola rujukan. Hal ini terjadi
karena kebijakan sistim rujukan tidak dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan,
yang saat ini sudah tidak sesuai dengan konteks kewilayahan, serta tidak sesuai
dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Pelaksanaan
Sistem Rujukan dengan integrasi Rumah Sakit-Puskesmas, khususnya dalam Program
Audit Maternal Perinatal dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi
masih mengalami beberapa hambatan. Namun dengan berbagai upaya lintas program
maupun lintas sektoral diharapkan akan dapat
memperbaiki keadaan.
b. Pelayanann
Kesehatan Masyarakat
Sistem
pelayanan kesehatan merupakan jaringan pelayanan interdisipliner, komprehensif,
dan kompleks, terdiri dari aktivitas diagnosis, treatmen, rehabilitasi,
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh kelompok
umur dan dalam berbagai keadaan.
Berbagai
sistem pelayanan kesehatan meliputi : pelayanan kesehatan masyarakat, rumah
sakit-rumah sakit, klinik-klinik medikal, organisasi-organisasi pemeliharaan
kesehatan, lembaga kesehatan rumah, perawatan dalam rumah, klinik-klinik
kesehatan mental, dan pelayanan-pelayanan rehabilitasi.